Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terbaru pada Pengadilan Negeri Donggala
Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama Tahun 2026
Penandatanganan MoU antara Pengadilan Negeri Donggala dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Donggala Tahun 2026
PN Donggala Meraih Predikat UNGGUL pada Penghargaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Tahun 2025
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala
Lebih lanjut
Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2026
Pengumuman Seleksi Administrasi Posbakum PN Donggala Tahun Anggaran 2026
Pengumuman Seleksi Posbakum PN Donggala Tahun Anggaran 2026
Pengumuman Seleksi Posbakum PN Donggala Tahun Anggaran 2025
Lebih lanjut
HAKIM BERWAWASAN KONSTITUSI
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA
laporan bulanan
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
MAKLUMAT PELAYANAN
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas






