
PEMBINAAN ROHANI BAGI HAKIM DAN APARATUR PN DONGGALA
BERITA DUKA
PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA
PEMBINAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN EVALUASI KINERJA PPNPN PN DONGGALA
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
Lebih lanjut
Hasil Akhir Seleksi Lembaga Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Donggala Tahun Anggaran 2022
Penyesuaian Jam Layanan Pengadilan Negeri Donggala selama Bulan Ramadhan 1442H
Penguguman Hasil Akhir Seleksi Lembaga Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Donggala
Hasil Kelulusan Penerimaan Tenaga Honorer di Pengadilan Negeri Donggala
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
KOMITMEN BERSAMA
KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA,SELURUH HAKIM DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:
- ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
- CERMAT;
- SANTUN DAN RAMAH;
- TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
- PROFESIONAL;
- TIDAK MEMPERSULIT;
- PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
- MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA;
- TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
- TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
- TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
- TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
- TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YANG DIMILIKI;
SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
- TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.
Donggala, Senin, 01 Februari 2021
Atas nama Ketua, Hakim dan Seluruh Pegawai
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas